Pemerintah Pusat Masih Proses Usulan Provinsi Kaltara

BANJARBARU, KOMPAS.com - Pemerintah pusat masih memproses usulan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi ke-lima di Pulau Kalimantan.
Rancangan Undangan-udangan insiatif tetang Pembentukan Daerah Otonom Baru bersama 18 kabupaten/kota lainnya juga telah dikirimkan oleh DPR kepada pemerintah.
Hal ini disampaikan Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, di sela-sela Seminar Perubahan Kebijakan Otonomi Daerah dan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Kelua rga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Sabtu (28/4/2012).
"Sekarang dalam proses. Kami akan segera meresponlah. Tapi belum ada arahan dari presiden," ujarnya.
Menurut Djohermansyah, pihaknya akan segera menindaklanjuti penyampaian RUU yang diajukan oleh DPR tersebut. Dan pembahasan awal sudah dilakukan secara internal oleh pemerintah.
Respon pusat terhadap usulan daerah baru memang tidak terlepas dari kondisi yang terjadi saat ini.
Djohermansyah menyebutkan, sejak 2009 hingga 2012 pemerintah masih menerapkan kebijakan moratorium, sehingga tidak ada satupun daerah otonom baru yang terbentuk atau dimekarkan.
Moratorium juga dilakukan, untuk memberi kesempatan dilakukan evaluasi terhadap 205 daerah otonom baru yang selama ini sudah terbentuk. Tidak hanya itu, kebijakan moratorium dilakukan guna keperluan pembuatan grand desain besar penataan daerah.
"Selama ini kita tidak ada grand desain. Sana mekar, sini mekar, tanpa ada fokus grand desain nasional," ucap Djohermansyah, sembari menegaskan jika saat ini evaluasi terhadap 205 daerah otonom baru juga sudah jadi.
Isu pemekaran Provinsi Kalimantan Timur menjadi dua dengan munculnya Kalimantan Utara (Kaltara) mengemuka dalam beberapa tahun ini. Wacana itu makin gencar disuarakan dalam dua tahun terakhir, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Rencananya Kaltara terdiri atas 5 kabupaten/kota yang posisinya berdekatan dengan perbatasan Malaysia, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota Tarakan.
Daerah yang dicalonkan menjadi ibu kota Kaltara ada di Tanjung Selor, ibu kota Kabupaten Bulungan. Dengan adanya pemekaran ini, maka Kaltim nantinya hanya memiliki 9 kabupaten/kota.